Text
KESESUAIAN PENERAPAN PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH DI KABUPATEN BANYUWANGI
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan salah satu program pemerintah yang \r\ndigunakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat. Pemanfaatan dana publik \r\nyang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa membuat \r\nkegiatan tersebut rentan terhadap isu kepercayaan masyarakat dan rawan terjadinya \r\npenyimpangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para pelaku pengadaan barang dan jasa \r\ntermasuk pemerintah yang merupakan manajemen PBJP harus memastikan pelaksanaan \r\npengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan menerapkan prinsip-prinsip Pengadaan \r\nBarang dan Jasa Pemerintah yakni, efektif, efesien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan \r\nakuntabel. Banyuwangi sebagai salah satu kota yang ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan \r\npengadaan barang dan jasa khususnya dalam bidang konstruksi harus memastikan bahwa \r\nkegiatan tersebut sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip PBJP. Adapun tujuan dari \r\npenelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa \r\nPemerintah di Kabupaten Banyuwangi. Penilaian tersebut menggunakan pendekatan \r\nImportance Performance Analysis (IPA) untuk menghasilkan penilaian terhadap kinerja dan \r\ntingkat kepentingan penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan dari \r\nhasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian (Tki) anatara tingkat kinerja dan \r\nkepentingan yaitu 86, 355% dengan tingkat kesenjangan (Gap) sebesar -0,589. Oleh karena itu, \r\npenerapan prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada sektor konstruksi di \r\nKabupaten Banyuwangi masih kurang atau belum memenuhi yang dianggap penting oleh \r\npengguna barang dan jasa serta masih perlu dioptimalkan agar sesuai dengan harapan para \r\npenyedia jasa.
B24.22401.975 | PA24.22401.975 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain